Jakarta, 10 Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) Meresmikan Secara Langsung Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Di Pusat Komando Operasi Dan Pengawalan Investasi Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta Kemarin Pagi (9/8), Didampingi Oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam Laporannya Kepada Presiden RI, Menteri Investasi Menyatakan Bahwa Sistem OSS Berbasis Risiko Ini Dibangun Sejak Bulan Maret 2021 Dan Telah Diterapkan Sejak Rabu, 4 Agustus 2021 Lalu. Bahlil Menegaskan Kembali Bahwa Perizinan Berusaha Menggunakan Sistem OSS Berbasis Risiko Sesuai Dengan Intisari Dari UU CK Yaitu Kemudahan Berusaha. Prinsip Perizinan Berusaha Menjadi Pasti, Mudah, Efisien, Dan Transparan.

“Jadi Tidak Ada Alasan Lagi Untuk Adik-Adik Kita Yang Menjalankan UMK Itu Mengatakan Kalau Izin Perlu Biaya. Itu Tidak Ada Lagi. Tidak Perlu Ketemu Menteri, Kepala Daerah, Cukup Lewat OSS, Dia Akan Mendapatkan Izin. Karena Itu Termasuk Skala Rendah,” Jelas Bahlil. 

Bahlil Juga Menjelaskan Bahwa Dalam Implementasi Sistem OSS Berbasis Risiko Ini Masih Akan Terus Dilengkapi Dan Dikembangkan. Kementerian Investasi/BKPM Dengan Pihak Pengembang Telah Menyusun Rencana Sistematis Untuk Membuat Sistem Yang Nyaman Dan Mudah Digunakan.

“Setelah Kami Tes Inshaallah Keberhasilan Sistem Ini Sudah 83%, Sementara 17% Masih Dilakukan Penyesuaian,” Ujar Bahlil Menutup Laporannya.

Pada Saat Peluncuran OSS Berbasis Risiko Kemarin, Presiden RI Juga Sempat Berdialog Langsung Dengan Dua Pelaku Usaha Di Karawang Dan Jakarta Pusat Yang Menggunakan Sistem OSS Dalam Pengurusan Perizinannya. 

Yusuf Sopian, Pelaku Usaha Di Bidang Industri Pupuk Organik Yang Berlokasi Di Karawang, Jawa Barat Mengungkapkan Dirinya Bisa Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem OSS Berbasis Risiko Hanya Dalam 7 Menit. Sebelumnya, Yusuf Sopian Pernah Mengurus Pembuatan NIB Usaha Pertamanya Dengan Bantuan Pihak Ketiga Dan Prosesnya Sangat Lama. Di Usaha Keduanya Ini, Pengurusan NIB Dilakukan Sendiri Melalui Sistem OSS Berbasis Risiko Dan Terbukti Selesai Sangat Cepat. 

“Ini Mempermudah Kami Dari Pelaku UMKM Di Mana Perizinan Lebih Sederhana, Tidak Ada Calo, Kita Langsung Online, Dengan Mengakses Tidak Harus Perantara Dan Lainnya Yang Di Mana Kita Dibebankan Biaya Tersendiri. Kita Lebih Gampang, Mudah Dan Terjamin,” Ungkap Yusuf Dalam Dialognya Bersama Presiden RI Jokowi Secara Virtual.

Sesuai Dengan Catatan Kementerian Investasi/BKPM, Sejak Dijalankannya Sistem OSS Berbasis Risiko Tanggal 4 Agustus 2021 Hingga 10 Agustus 2021 Pukul 12.00 WIB Telah Diterbitkan 17.665 NIB.(*)

Presiden Joko Widodo Meresmikan Peluncuran Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Dalam Perizinan Berusaha, Pada Senin, 9 Agustus 2021, Di Pusat Komando Operasi Dan Pengawalan Investasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta. Presiden Berharap Agar Iklim Kemudahan Berusaha Di Indonesia Menjadi Semakin Baik.

“Hari Ini Kita Meluncurkan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Ini Merupakan Reformasi Yang Sangat Signifikan Dalam Perizinan. Menggunakan Layanan Perizinan Secara Online Yang Terintegrasi, Terpadu Dengan Paradigma Perizinan Berbasis Risiko,” Ujar Presiden Dalam Keterangannya Saat Memberikan Sambutan Pada Acara Peluncuran.

Dalam Acara Tersebut, Presiden Tampak Didampingi Oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Presiden Pun Menyaksikan Panel Statistik Harian Sistem OSS Berbasis Risiko Yang Ditampilkan Di Lokasi Tersebut.

Pada Kesempatan Tersebut, Kepala Negara Juga Sempat Berdialog Dengan Para Pelaku Usaha Dari Karawang Dan Jakarta Pusat Mengenai Kemudahan Perizinan Berusaha Melalui OSS Berbasis Risiko Ini. Salah Satu Peserta, Yusuf Sopian Dari CV Inti Sarana Nusantara, Karawang, Mengaku Hanya Memerlukan Waktu Kurang Dari 10 Menit Untuk Mendapatkan Izin Usaha Yang Diperlukannya.

“Yang Pasti Ini Mempermudah Kami Bagi Para Pelaku UMKM Di Mana Perizinan-Perizinan Itu Lebih Sederhana. Terus Calo, Maaf Saya Jadi Bahasanya Calo, Jadi Kita Langsung Online, Langsung Dengan Mengakses, Tidak Harus Pakai Perantara, Enggak Harus Pakai Yang Lainnya Yang Di Mana Kita Dibebankan Biaya Tersendiri Gitu Terutama Kalau Di Sini Ya,” Ujar Yusuf Sopian.

Menanggapi Hal Tersebut, Presiden Menyampaikan Bahwa Sistem OSS Berbasis Risiko Bertujuan Untuk Meningkatkan Transparansi, Keterbukaan, Dan Keterjaminan Dalam Mendapatkan Izin Berusaha Bagi Para Pelaku Usaha Di Indonesia.

“Ini Memang Salah Satunya Untuk Memutus Orang Yang Ada Di Tengah-Tengah Itu Supaya Tidak Ada Sehingga Pengusaha Bisa Langsung Ke Kantor OSS Lewat Sistem Atau Platform Yang Kita Bangun Sehingga Semuanya Bisa Transparan,” Ujar Presiden.

Melalui Layanan OSS Berbasis Risiko, Para Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Juga Merasakan Kemudahan Dalam Mendapatkan Izin Berusaha, Terutama Dalam Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal Tersebut Dirasakan Langsung Salah Satunya Oleh Pengusaha Makanan Dari Jakarta, Rayhan Christian Siego.

“Jadi Saya Mau Mendaftar NIB Seperti Itu Dan Dengan Bantuan OSS Ini Saya Berterima Kasih Banget Dengan Pak Jokowi Dan Rekan-Rekan, Saya Bisa Mendapatkan NIB Secara Cepat,” Ujar Rayhan Dari Kantin Kendal, Jakarta Pusat.

Setelah Berdialog, Presiden Jokowi Juga Turut Menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Upaya Peningkatan Investasi Dan Penerimaan Negara Serta Penguatan Kelembagaan Antara Menteri Keuangan Dan Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Dalam Laporannya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Menyebutkan Bahwa OSS Itu Dibangun Sejak Bulan Maret 2021. Menurutnya, Aplikasi OSS Menghubungkan Empat Aplikasi Yakni Aplikasi Dengan Ruang Lingkup Untuk Kabupaten/Kota, Aplikasi Untuk Ruang Lingkup Provinsi, Aplikasi Untuk Kementerian/Lembaga, Dan Aplikasi Yang Ada Di Pusat Di Kementerian Investasi.

Bahlil Juga Menegaskan Bahwa Dengan Adanya OSS Berbasis Risiko Tersebut, Semua Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil Itu Gratis Tanpa Ada Pungutan Biaya Apapun Seperti Untuk Membayar Sertifikasi SNI Maupun Sertifikasi Halal.

“Jadi Tidak Ada Alasan Lagi Untuk Adik-Adik Kita Yang Memulai Usaha UMK Itu Yang Mengatakan Izin Itu Butuh Biaya Lagi, Enggak Ada Lagi, Pak. Enggak Perlu Lagi Ketemu Menteri, Enggak Perlu Lagi Ketemu Kepala Daerah, Cukup Lewat OSS Dia Akan Mendapatkan (Izin) Karena Itu Masuk Dalam Skala Rendah,” Jelas Bahlil.

(BPMI Setpres)

Pandemi Covid-19 Yang Melanda Seluruh Dunia, Termasuk Indonesia, Tidak Menghentikan Upaya Pemerintah Untuk Terus Melanjutkan Berbagai Agenda Reformasi Struktural. Selain Itu, Aturan Yang Menghambat Kemudahan Berusaha Juga Terus Dipangkas Dan Di Saat Yang Sama Prosedur Berusaha Dan Investasi Juga Terus Dipermudah.

Saat Memberikan Sambutan Pada Acara Peluncuran Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko,

Presiden Joko Widodo Menjelaskan Bahwa Upaya-Upaya Tersebut Dilakukan Agar Iklim Usaha Di Indonesia Semakin Kondusif. Acara Tersebut Digelar Di Pusat Komando Operasi Dan Pengawalan Investasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Pada Senin, 9 Agustus 2021.

“Kita Ingin Iklim Usaha Di Negara Kita Berubah Makin Kondusif, Memudahkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah Untuk Memulai Usaha, Meningkatkan Kepercayaan Investor Untuk Membuka Lapangan Kerja Sebanyak-Banyaknya Sehingga Menjadi Solusi Atas Persoalan Pengangguran Yang Bertambah Akibat Dampak Pandemi,” Ujar Presiden.

Dalam Laporan Bank Dunia Tahun 2020, Indonesia Masuk Peringkat Ke-73 Dari 190 Negara Dalam Kemudahan Berusaha Atau Ease Of Doing Business (EoDB). Hal Tersebut Berarti Negara Indonesia Termasuk Kategori Mudah Dalam Hal Perizinan. Namun, Presiden Mendorong Agar Kategori Tersebut Ditingkatkan Lagi Dari Mudah Menjadi Sangat Mudah.

“Kita Harus Mampu Meningkatkan Lagi, Tingkatkan Lagi Dari Mudah Menjadi Sangat Mudah, Itu Target Kita. Kuncinya Ada Di Reformasi Perizinan, Perizinan Berusaha Yang Terintegrasi, Yang Cepat, Dan Yang Sederhana Menjadi Instrumen Yang Menentukan Daya Saing Kita Untuk Menarik Investasi,” Tegasnya.

Presiden Menjelaskan Bahwa Peluncuran OSS Berbasis Risiko Merupakan Reformasi Yang Sangat Signifikan Dalam Perizinan. OSS Tersebut Merupakan Layanan Perizinan Secara Daring Yang Terintegrasi, Terpadu, Dengan Paradigma Perizinan Berbasis Risiko. Dalam Aplikasi Tersebut, Jenis Perizinan Akan Disesuaikan Dengan Tingkat Risikonya.

“Perizinan Antara UMKM Dengan Usaha Besar Tidak Sama. Risiko Tinggi Perizinan Berusaha Berupa Izin, Risiko Menengah Perizinan Berusaha Berupa Sertifikat Standar, Dan Risiko Rendah Perizinan Berusaha Cukup Berupa Pendaftaran Atau Nomor Induk Berusaha (NIB) Dari OSS. Hal Ini Akan Membuat Iklim Kemudahan Berusaha Di Indonesia Semakin Baik,” Jelasnya.

Oleh Karena Itu, Kepala Negara Memerintahkan Kepada Para Menteri, Kepala Lembaga, Serta Para Kepala Daerah Baik Di Tingkat Provinsi Maupun Kabupaten/Kota Untuk Disiplin Mengikuti Kemudahan Dalam OSS Ini. Presiden Menegaskan Pihaknya Akan Mengecek Dan Mengawasi Langsung Implementasi OSS Di Lapangan.

“Apakah Persyaratannya Semakin Mudah? Apakah Jumlah Izin Semakin Berkurang? Apakah Prosesnya Semakin Sederhana? Apakah Biayanya Semakin Efisien? Apakah Standarnya Sama Di Seluruh Indonesia Dan Juga Apakah Layanannya Semakin Cepat? Ini Yang Akan Saya Ikuti. Kalau Ini Bisa Kita Laksanakan, Saya Yakin Investasi Baik Investasi Skala Mikro, Skala Kecil, Skala Menengah, Dan Skala Besar Akan Meningkat Di Negara Kita,” Paparnya.

Presiden Juga Menegaskan Bahwa Kehadiran Layanan OSS Berbasis Risiko Tidak Untuk Mengebiri Kewenangan Daerah, Tapi Justru Memberikan Standar Layanan Bagi Semua Tingkatan Pemerintah Yang Mengeluarkan Izin Baik Di Level Pusat Maupun Di Level Daerah Agar Tanggung Jawabnya Semakin Jelas Dan Layanannya Juga Semakin Sinergis.

“Saya Sudah Banyak Mendengar Aspirasi Para Pelaku Usaha Dari Yang Kecil, Menengah, Sampai Yang Besar, Yang Mereka Sampaikan Semuanya Sama. Para Pelaku Usaha Membutuhkan Layanan Yang Mudah, Yang Cepat, Dan Yang Tidak Berbelit-Belit. Jika Ini Terpenuhi Maka Saya Yakin Akan Memberikan Dampak Yang Signifikan Bagi Pergerakan Ekonomi Nasional Maupun Di Daerah,” Imbuhnya.

Selain Kepada Para Menteri Dan Kepala Daerah, Presiden Juga Meyakinkan Para Pengusaha Dan Investor Baik Dalam Maupun Luar Negeri, Serta Kepada Para Pelaku UMKM Dan Pengusaha Besar Untuk Memanfaatkan Layanan OSS Dengan Sebaik-Baiknya. Dengan Demikian Diharapkan Volume Investasi Akan Meningkat Dan Lapangan Pekerjaan Seluas-Luasnya Akan Terbuka.

“Saya Tidak Mau Lagi Mendengar Ada Kesulitan Yang Dihadapi Para Pengusaha, Saya Tidak Mau Lagi Mendengar Ada Suap, Semua Harus Dilakukan Secara Terbuka, Transparan, Dan Memudahkan Para Pengusaha. Jika Ada Aparat Pemerintah Yang Tidak Bersih, Yang Mencoba-Coba, Laporkan Kepada Saya,” Tegasnya.

“Sekali Lagi Saya Tegaskan, Reformasi Kemudahan Layanan Perizinan Ini Dimaksudkan Untuk Memberi Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Mendorong Lebih Banyak Wirausahawan Baru, Mempercepat Transformasi Sektor Informal Menjadi Sektor Formal, Dan Yang Paling Penting Akan Menciptakan Lapangan Kerja Yang Sebanyak-Banyaknya,” Tandasnya.

(BPMI Setpres)