Jakarta, 29 Juli 2024 – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menggelar Konferensi Pers Realisasi Investasi untuk periode Triwulan II sekaligus Semester I tahun 2024, pada Senin siang di Kantor Kementerian Investasi/BKPM (29/7). Menjelang akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, capaian realisasi investasi terpantau masih menorehkan angka yang siginifikan. Secara kumulatif realisasi investasi sepanjang April-Juni 2024 mencapai Rp428,4 triliun atau meningkat sebesar 6,7% dibanding dengan periode sebelumnya dan sebesar 22,5% dibanding periode yang sama tahun 2023.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPMPTSP Se Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan tema implementasi jabatan fungsional pada DPMPTSP dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Radio Republik Indonesia (RRI) Nabire dengan peserta yang berasal dari DPMPTSP 8 Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah, (Kepala Dinas, Sekretaris/ Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum Kepegawaian, Kepala Bidang (Kabid) Perizinan,

Kabid Penanaman Modal) staf yang membidangi Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM), Biro Organisasi Provinsi Papua Tengah, Staf Teknis Perizinan dan Staf Teknis Pengawasan daro OPD di lingku Provinsi Papua Tengah serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) DPMPTSP Provinsi Papua Tengah. 

Narasumber berkompeten turut dihadirkan DPMPTSP Provinsi Papua Tengah untuk menyampaikan materi terkait jabatan fungsional, antara lain pemateri dari Kantor Regional IX Jayapura Badan Kepegawaian Negara, Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian, Helfiana Siregar, S.IP, M.Si membawakan materi berjudul Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Analis Kebijakan Ahli Madya, S Halomoan Pakpahan, ST, M.Si, menyampaikan materi Implementasi Jabatan Fungsional Penata Perizinan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik.  

Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BPKM RI), Analis Sumber Daya Manusia Apartatur Ahli Madya, Mohammad Baijuri, S.S menyampaikan materi Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) nomor 51 tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional PKPM.

Ketua Panitia, Luther Kobogau, S.Sos menyampaikan bahwa kegiatan Rakorda ini berlangsung selama 2 hari (9 – 10 Juli 2024), dimana pada hari pertama akan berlangsung secara offline dan hari kedua, peserta akan mendapatkan materi secara online melalui zoom meeting.

Asisten I Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat mewakil Gubernur Papua Tengah, Ausilius You, S,pd, M.M, M.H saat membuka kegiatan mengatakan pemangkasan jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan bertujuan untuk mempersingkat proses pengambilan keputusan dalam beragam urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pembukaan kegiatan Rakorda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah ditandai pemukulan tifa bersama Asisten I, Kepala DPMPTSP dan narasumber.

Asisten I, Ausilius You S,pd, M.M, M.H, bersama Kepala DPMPTSP, Ir. Syahrial, M.M mendapat kehormatan mengalungkan noken dan memasang mahkota kasuari kepada kedua narasumber.

Sesi foto bersama menutup seluruh rangkaian kegiatan pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah menggelar rapat penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Agenda ini dihadiri Kepala DPMPTSP PPT, Ir. Syahrial, M.M, Sekretaris Dinas, Luther Kobogau, S.Sos, Kepala Sub Bagian Umum, Yustan Hok, S.Hut, Koordinator Perizinan, Bowo Siswandoyo, S.Ip, M.Si, Koordinator Penanaman Modal, Dessy F. Tebay, S.T, Staf DPMPTSP dan Pelaku Usaha, dimana ruang Auditorium Radio Republik Indonesia (RRI) menjadi tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.