Jenis Perizinan
Daftar layanan perizinan dan nonperizinan DPMPTSP Provinsi Papua Tengah
Perhubungan
Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas
proses legalisasi resmi dari pemerintah bagi badan usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, dan jasa pengelolaan peti kemas (kontainer) di luar area dermaga/pelabuhan.
Perhubungan
Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Tally Mandiri
proses legalisasi resmi dari pemerintah bagi badan usaha independen yang bergerak di bidang jasa penghitungan, pengukuran, penimbangan, dan pencatatan muatan (kargo/barang) di pelabuhan.
Perhubungan
Perizinan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut dan jasa
proses legalisasi resmi dari pemerintah bagi badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan atau penyewaan sarana, peralatan, dan fasilitas pendukung operasional kapal maupun pelabuhan
Perhubungan
Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan
proses legalisasi resmi dari pemerintah bagi badan usaha yang menyediakan jasa pengangkutan penumpang, barang, atau kargo khusus di wilayah kolam/perairan pelabuhan.
Perhubungan
Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
legalisasi resmi dari pemerintah agar suatu perusahaan dapat menjalankan bisnis freight forwarding atau pengurusan logistik rantai pasok secara sah. Melalui perizinan ini, badan usaha berwenang mengatur dan mengolah seluruh rantai pengiriman barang—mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengepakan, pengurusan dokumen pabean, hingga pengiriman menggunakan moda darat, laut, udara, atau multimoda.
Perhubungan
Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Usaha Pelayaran Rakyat
Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Usaha Pelayaran Rakyat
Perhubungan
Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Angkutan Laut
prosedur legalisasi dari pemerintah agar suatu badan usaha resmi dan sah beroperasi mengangkut penumpang, barang, atau kargo menggunakan kapal di wilayah perairan/laut.
Perhubungan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Kegiatan Usaha Bongkar Muat.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Komponen pemberian layanan (Service Delivery)
Rekomendasi Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
pedoman atau aturan baku yang digunakan oleh instansi pemerintah (seperti DPMPTSP) dalam memproses dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Penanaman Modal dan PTSP
Nomor Induk Berusaha (NIB)
Perizinan dasar bagi pelaku usaha melalui sistem OSS RBA.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Izin Lokasi / PKKPR
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.